JANGAN TINGGALKAN LATAR BELAKANG BERDIRINYA BPR

Bupati Kepulauan Selayar H.Syahrir Wahab saat menghadiri HUT BPR Pesisir Tanadoang mengatakan, Pemerintah Kepulauan Selayar merupakan rangking kedua penyertaan modal di BPD Sulselbar dan mendapatkan 7 M deviden setiap tahunnya (25%) dari penyertaan modal 20 M. Mudah-mudahan BPR juga bisa mencapai 25% deviden. “Walaupun baru mulai sudah kurang lebih 100 juta sumbangsinya ke kas Pemda”. Latar belakang dibentuknya BPR Pesisir adalah masih rendahnya rasio pengusaha kecil dan mikro yang mendapatkan pelayanan fasilitas pembiayaan kredit dari bank-bank yang telah ada. Demikian pula jika dilihat masyarakat Selayar yang tersebar pada pulau-pulau dan berapa dalam jangkauan sangat jauh. “Bupati berharap kepada Direksi jangan meninggalkan latar belakang berdirinya BPR. Membantu pengusaha ekonomi lemah, pedagang dipasar, petani, nelayan, menghindari rentenir, ijon, dan menjadikan sumber PAD”. Demikian disampaiukan Bupati Kepulauan Selayar H.Syahrir Wahab kepada Dewan Direksi pada acara Hari Ulang Tahun ke-7 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang. Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kesempatan berinvestasi dengan mendirikan lembaga keuangan perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memberikan pelayan kredit kepada masyarakat di pelosok-pelosok desa termasuk di pulau-pulau yang cukup jauh. Pemkab Kepulauan Selayar telah mendorong upaya kerja keras pengurus dan karyawan BPR Pesisir, terutama dalam memberikan pelayanan kredit kepada pelaku usaha mikro kecil. Sebagai bentuk kesungguhan dan dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pendirian dan operasional BPR pesisir tanadoang selayar, Pemda mewujudkannya dalam bentuk penyertaan modal sebesar Rp.4.150.000.000,- yang dianggarkan mulalui APBD Kab. Kepulauan Selayar sejak tahun 2007. Pada tahun 2014 yang lalu, Pemda Selayar juga talah menganggarkan penambahan saham sebesar Rp.750.000.000,- tetap tidak bisa dicairkan karena Perda Penyertaan Saham yang telah diusulkan belum dibahas di DPR. “Saya minta maaf kepada Dewan Komisaris BPR karena tidak bisa penuhi target penyertaan modal pemda kepada BPR. Karena DPR yang tidak menyelesaikan perda, sementara anggaran sudah tersedia pada tahun 2014, tetapi tidak bisa dicairkan 750 juta penyertaan modal pemda untuk BPR”. Bupati berharap kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir.Arifin Daeng Marola, agar ditahun 2016 harus masuk penyertaan modal Pemda ke BPR. “Berikutnya saya harapkan juga karena satu kecamatan kepulauan sudah berhasil membukia cabang di Kecamatan Pasimasunggu Timur, dan saya minta Direksi dan Komisaris agar membuka lagi cabang di kecamatan taka bonerate. Mudah-mudahan ditahun 2015 ini, pembukaan cabang di Kecamatan Taka Bonerate bisa terwujud”.