Rabu, 24 Agustus 2016

BPH Migas RI Resmikan Pilot Project Sub Penyalur BBM di Selayar

BPH Migas RI didampingi PT. Pertamina (persero) resmikan Pilot Project Sub Penyalur BBM pertama di Indonesia di Kabupaten Kepulauan Selayar, rabu 24/8. 

Dua Sub Penyalur BBM diresmikan, yang ditandai dengan Penyerahan SK tentang Penunjukan Sub Penyalur kepada Nursiah di Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu oleh Bupati Kepulauan Selayar, M. Basli Ali dan Muhammad Thariq Saputra di Desa Mekar Indah Kecamatan Buki oleh Asisten Ekbang Kesra, Ir. Arfang Arif, dan penandatanganan prasasti oleh Direktur BBM BPH Migas, Hendri Ahmad, serta ditandai dengan pengguntingan pita oleh Komite BPH Migas, Sumihar Panjaitan, yang didampingi RFM Manager MOR VII PT. Pertamina (Persero), Tata Pandaya di masing-masing lokasi Sub Penyalur. 

Bupati Kepulauan Selayar, M. Basli Ali sambut dan mengapresiasi BPH Migas RI dan PT. Pertamina (persero) atas terealisasinya operasionalisasi Sub Penyalur BBM yang pertama di Indonesia, serta atensinya yang telah memilih Kab. Kep. Selayar sebagai tempat Louncing untuk percontohan Sub Penyalur BBM. 

M. Basli Ali, berharap Sub Penyalur, dapat meningkatkan dan mendekatkan pelayanan BBM ke masyarakat, sehingga dapat mepercepat proses pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Ia juga menyampaikan bahwa tujuan didirikannya sub penyalur ini adalah untuk menertibkan harga BBM. 
“selama ini BBM di Kepulauan Selayar kadangkala langkah dan kalaupun ada harganya dua kali lipat dari harga peraturan presiden. Selain itu diharpakan pelayanan BBM dapat menjangkau lebih dekat masyarakat pengguna, yang dapat memacu peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat”. Kata Bupati Kepulauan Selayar, M. Basli Ali, yang juga mantan Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar tiga periode ini. 

Sementara itu Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andi Noorsaman Sommeng, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Komite BPH Migas, Sumihar Panjaitan mengatakan jaminan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di wilayah terluar, terdepan dan terpencil, khususnya wilayah kepulauan, BPH Migas telah menertibkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. 

“intinya mendekatkan ketersediaan BBM dengan konsumen melalui pembangunan infrastruktur oleh sekelompok konsumen pengguna untuk memenuhi kebutuhan BBM dari kelompok tersebut.” Tambahnya. 

Direktur BBM BPH Migas, Hendri Ahmad mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terbilang berani mengambil sikap. Pasalnya, Peraturan BPH Migas baru ditetapkan pada tahun 2015 dan mulai disosialisasikan, Bupati Kepulauan Selayar berani menetapkan ongkos angkut. Sedangkan Bupati lain selalu mengedepankan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh ikut campur dengan kegiatan migas. 

“salah satu pertimbangan inilah sehingga Selayar ditunjuk sebagai kabupaten pertama yang dikunjungi untuk menetapkan dan meresmikan Pilot Project Sub Penyalur BBM bersubsidi.” Tegasnya. 

Sementara itu Kepala Seksi Pengaturan Pendistribusian BBM, I Ketut Gede Aryawan selaku Ketua Rombongan menyebutkan bahwa untuk penyaluran BBM Perdana kepada Sub Penyalur sebanyak tiga ribu liter.

Senin, 22 Agustus 2016

NUZULUL QURAN TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nuzulul Qur’an tingkat Kabupaten Kepulauan selayar diperingati di Masjid Agung Al-Umaraini Benteng Selayar atas kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI), dan Yayasan Masjid Agung Al-Umaraini Benteng Kepulauan Selayar, (23/6) malam. 

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kepulauan Selayar, M. Basli Ali, Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Makassar, Prof. Dr. H. M. Arfah Siddiq, MA., selaku penceramah, Muspida, SKPD, sejumlah Jamaah masjid dalam kota benteng. 

Dalam sambutan dan arahan Bupati Kepulauan Selayar, M. Basli Ali, berharap dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar hendaklah berdasarkan intelektualitas serta keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu terwujudnya masyarakat maritim yang sejahtera berbasis nilai keagamaan dan kultural. 

Ia menambahkan bahwa sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap perintah Allah SWT, dalam Al-Qur’an untuk membaca (iqra’), maka pada tahun 2007 yang lalu telah disahkan perda tentang pendidikan Al-Qur’an. Begitu pula dengan pembangunan yang akan kita laksanakan di daerah ini, diharapkan adanya kerjasama yang baik dan bersinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga apa yang di cita-citakan dalam visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terwujud sesuai yang dirumuskan dalam agenda aksi melalui 20 program suci (Sehat, Unggul, Cerdas, dan Infrastruktur). 

Pengembangan potensi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) diharapkan sejalan dengan pengembangan dan peningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ) sehingga apa yang dilaksanakan mendapat rahmat dan ridha dari allah SWT. 

Melalui momentum bulan suci ramadhan ini, M. Basli Ali, berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. 
"mari kita satukan langkah kita, satukan tekad kita untuk menuju masyarakat maritim yang sejahtera dan menjadikan nilai-nilai keagamaan dan kultural sebagai landasan kita".

M. BASLI ALI TINJAU LOKASI PEMBANGUNAN PLTG

Bupati Kepulauan Selayar M. Basli Ali tinjau lokasi persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas berkapasitas 10 MW.

Ia didampingi Asisten Pemerintahan, Nur Ali, SH., Kabag. Pemerintahan Drs. Ahmad Syaifuddin, Kabag. Humas, Protokol, & PDE Setda, Ince Abd. Rahman, S.Sos., dan Camat Bontomanai, Andi Rahmania, SH., di dusun Tangkala Kepulauan Selayar tidak jauh dari UPTD PLTD Tangkala Selayar (2/8). 

Bupati berharap rencana pembangunan PLTG ini secepatnya dibangun agar kebutuhan masyarakat dan investor yang akan berinvestasi bisa terpenuhi akan kebutuhan listrik. 

Ia juga pertemukan dua pemilik lahan yang akrab disapa Chitiz dan Abdullah dengan 3 orang rombongan PLN pusat yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang lokasinya tidak jauh dari lokasi PLTD Tangkala Selayar. Pihak PLN lebih memilih lahan yang berdekatan dengan pantai. 

“kalau lokasinya berdekatan dengan pantai itu lebih baik supaya kebutuhan air bisa disuling dari air laut, sehingga mesin nantinya bisa dibantu dengan tenaga uap”. Ungkap salah seorang rombongan PLN RI.

ABDULLAH GANTIKAN SAIFUL ARIF SEBAGAI PDM SELAYAR

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kepulauan Selayar periode 2010-2015, H. Saiful Arif, SH, serah terima jabatan dengan Drs. Abdullah, M.Pd sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah periode 2015-2020, di halaman sekolah MTs Muhammadiyah sabtu (28/5) malam. Peralihan Ketua PDM Kepulauan Selayar sesaat setelah Pelantikan 9 orang Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang dipandu oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Dr. H. Mustari Bosra, M.A., dan Pelantikan Pimpinan Daerah Aisyiyah yang dipimpin oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan, Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd. Sembilan orang pimpinan kolektif PDM Kepulauan Selayar adalah Drs. Abdullah, M.Pd. (ketua), H. Saiful Arif, S.H., Drs. Gazali, M.Pd., Rukhnuddin, S.Pd., M.M., Muhammad Husni, S.Ag., Drs. Andi Ahmad, M.Pd., Muhammad Natsir, S.Ag., Drs. Saharuddin., Muhammad Ihsan Maro, S.Ag., M.Si. Bupati Kepulauan Selayar yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Sekda, Nur Ali, S.H., menyampaikan “selamat” kepada para pengurus yang baru dilantik sebagai pimpinan daerah, baik Muhammadiyah maupun Aisyiyah. Ia menambahkan bahwa pelantikan adalah sebuah “proklamasi” atau “deklarasi”, pernyataan secara formal dan dipersaksikan pada banyak pihak bahwa dengan penuh kesadaran, siap mengemban amanah organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Program Kerja yang diamanahkan dalam Forum Musyawarah. Secara etika, pemerintah mempunyai 3 tugas utama yaitu pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Program dan/atau kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah, harus bermuara pada salah satu tugas utama tersebut. Apabila pemerintah melaksanakan tugasnya di bidang “pelayanan”, maka muara yang ingin diraih adalah “keadilan”. Jika pemerintah melaksanakan tugas “pembangunan”, maka yang ingin dicapai adalah “kesejahteraan”, dan apabila pemerintah melaksanakan tugas “pemberdayaan”, maka sesungguhnya yang ingin diwujudkan adalah “kemandirian”. Namun pemerintah memiliki banyak keterbatasan, baik anggaran, waktu, dan SDM. Dalam hal inilah, Pemerintah membutuhkan mitra kerja, baik pengusaha maupun masyarakat melalui simpul-simpul organisasinya. Dalam kaitan inilah Bupati Kepulauan Selayar yang diwakili Asisten Pemerintahan Sekda, Nur Ali, S.H., menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Muhammadiyah. Karena muhammadiyah dengan sejumlah lembaga dan majelisnya, serta jajaran organisasi otonomnya yang diperkuat oleh amal-amal usahanya, terutama di bidang pendidikan, telah banyak memberikan kontribusi positif, baik secara nasional, maupun dalam level lokal daerah di Kepulauan Selayar. Lebih lanjut Nur Ali, S.H., mengatakan pada acara Pelantikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Aisyiyah bahwa “Pemerintahan baru yang terbentuk hasil pilkada 2015, usianya masih sangat belia. Jika ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami sedang melakukan pembenahan, penataan, dan perbaikan di sana sini, agar dapat sesuai dengan visi-misi yang kami emban”. Visi Pemerintah adalah “terwujudnya masyarakat maritim yang sejahtera berbasis nilai keagamaan dan cultural”. Cita-cita ideal inilah yang ingin diraih dan diwujudkan oleh Pemerintah dalam lima tahun kedepan. Untuk itu Bupati berharap, kiranya kepengurusan Muhammadiyah dan Aisyiyah saat melakukan musyawarah atau rapat kerja, dapat menyesuaikan dan mendukung keberhasilan visi-misi pemerintah kedepan. Melalui Pidato Wada’ Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kepulauan Selayar periode 2010-2015, H. Saiful Arif, S.H., yang sudah memimpin 2 periode ini menyampaikan Muhammadiyah telah membentuk 12 majelis, 4 lembaga, 14 cabang dengan kekuatan 71 ranting baik di daratan maupun di kepulauan, 18 masjid Muhammadiyah. Pada internal lembaga pendidikan Muhammadiyah, ada SMA, SMP, MTs, MIs, dan cukup banyak TK ABA (Aisyiyah Bustanul Athfal). “Kalau dilihat potensi ini luarbiasa dahsyatnya. Jika ini dikelola dengan baik, maka insyaallah pemerintah bukan hanya mendiri, muhammadiyah bukan hanya mandiri tetapi bisa menjadi penopang program Pemerintah”. Terang Saiful Arif mantan Wakil Bupati Kepulauan Selayar ini. Pada rapat formatur 9 yang terpilih dalam forum musyawarah, mencoba meminta kesiapan Pak Muhtar Tanete sebagai ketua. Ia menjelaskan alasannya, “karena regenerasi antara Pak Rahman Mustafa, entah Pak Kamaluddin Sese, sedikit bermasalah karena langsung kegenerasi kami yang rata-rata seusia”. Agak terputus sedikit. “Seharusnya pak muhtar tanete yang mengantarai, antara kami dengan Pak Rahman Mustafa”. Jelas Saiful. Tetapi saat itu Pak Muhtar tidak terpilih dalam 9 besar sehingga saat beliau diminta kesediaannya untuk memimpin PD periode ini, beliau mengatakan “saya sudah 2 periode tidak aktif. Saya agak buta terhadap Muhammadiyah. Kalau saya dianggap dekat dengan pemerintah, manfaatkan saya untuk bisa mendekatkan Muhammadiyah dengan pemerintah”. Ujar Saiful dikutip dari jawaban Pak Mukhtar ketika itu. Mantan Wakil Bupati yang akrab disapa Bung Ipul menambahkan, bahwa Pak Muhtar dan Pak Jamal mundur tetapi bukan keluar dari Muhammadiyah, tetapi akan memperkuat cabang benteng yang menjadi miniatur Kepulauan Selayar.

BUPATI PANTAU UJIAN NASIONAL

Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Basli Ali bersama Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Drs. Mustakin, pantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMPN 1 Kec. Benteng dan SMPN 2 Kec. Benteng (10/5). Sebanyak 414 peserta UN didua sekolah yang dikunjungi Bupati, masing-masing 282 siswa peserta UN di SMP Negeri 1 Kecamatan Benteng dan 132 siswa peserta UN pada SMP Negeri 2 Kecamatan Benteng. Selain pemantauan UN, M. Basli Ali juga menyempatkan diri untuk meninjau kondisi kelas yang sementara dalam tahap renovasi sekolah SMPN 1 termasuk kantin yang dianggap penting demi kenyamanan siswa saat istirahan. Lagi-lagi Bupati mengedepankan kebersihan dan keindahan sekolah. Ia menyampaikan bahwa “pentingnya kenyamanan siswa, jika sekolah ini perlu diperluas, kita lakukan pembebasan lahan.” Bupati Kepulauan Selayar, M. Basli Ali yang pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Kepualuan Selayar ini mencoba membagi tim di hari kedua pelaksanaan UN tingkat SLTP, bersama Wakil Bupati Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., dan Plt. Sekretaris Kabupaten, Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si. Wakil Bupati Kepulauan Selayar direncanakan memantau UN di Kecamatan Bontomanai, Buki, dan Bontomatene. Sedangkan Sekda Kabupaten Kepulauan Selayar yang juga masih menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, memantau pelaksanaan UN di Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu.

PEMKAB SELAYAR SERAHKAN RPJMD DAN 2 RANPERDA DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. KEP. SELAYAR

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan agenda Penyerahan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan pengajuan 2 ranperda tambahan yaitu ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kepulauan Selayar serta ranperda tentang Larangan Merokok di ruang sidang DPRD Kab. Kepulauan Selayar, Senin malam (8/8). Tiga ranperda ini diserahkan oleh Bupati Kepulauan Selayar, M. Basli Ali kepada DPRD Kepualaun Selayar. Acara tersebut dihadiri oleh Kabag Ops Polres Selayar, Sekda, Asisten Sekda, pimpinan SKPD lingkup Pemkab Kepulauan Selayar, Camat, Lurah, dan sejumlah Kepala Desa. Ketua DPRD Kab. Kepulauan Selayar, Ir. Arifin Dg. Marola, selaku pimpinan sidang, dalam mengawali sidang paripurna menyebut bahwa rapat paripurna dihadiri oleh 20 dari 25 legislator yang selanjutnya dinyatakan kuorum. Rapat Paripurna Dewan sempat diwarnai interupsi dari salah seorang peserta sidang, Dg. Mangitung. Ia menyoroti agenda tambahan yang tidak melalui Bamus. Sidang kembali dilanjutkan setelah pimpinan sidang menjelaskan tatib sidang paripurna dewan. Ketua DPRD Kab. Kepulauan Selayar, Ir. Arifin Dg. Marola, selaku pimpinan sidang menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh semua pihak termasuk penjabaran dari visi/misi serta kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rencana pembangunan daerah dan merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan warga masyarakat dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan selama 5 tahun ke depan. Bupati Kepulauan Selayar, M. Basli Ali dalam penjelasannya dihadapan sidang paripurna, menyatakan bahwa pengajuan RPJMD adalah sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada setiap daerah yang baru saja melaksanakan pemilukada untuk menyusun dan menetapkan dokumen RPJMD paling lambat 6 bulan setelah bupati terpilih dilantik. Dalam RPJMD ini, selain mengakomodasi seluruh janji-janji politik BAZ, juga mengakomodasi berbagai saran dan masukan yang berkembang pada saat musrembang RPJMD serta mengacu ke RPJMN 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Sulsel 2013-2018. Sekaligus diselaraskan dengan arahan pelaksanaan tahun ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. M.Basli Ali kembali menegaskan dihadapan dewan, bahwa visi kepemimpinannya bersama Wakil Bupati H. Zainuddin adalah terwujudnya masyarakat maritim yang sejahtera berbasis nilai keagamaan dan kultural. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 misi dan 20 agenda aksi yang di istilahkan sebagai program SUCI (Sehat Unggul Cerdas dan Infrastruktur) yang ditopang oleh 14 poin kontrak politik dengan tetap mengacu pada RPJMN dan RPJM Provinsi Sulsel, dan sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan RPJM ketiga dari RPJPD Kab. Kepulauan Selayar. Ia juga menegaskan bahwa pada tahun 2016 ini, merupakan titik nol kepemimpinan BAZ selama 5 tahun kedepan. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan pokok-pokok pikiran berkenaan dengan ke-2 ranperda tambahan, yaitu ranperda pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kab. Kep. Selayar serta ranperda tentang larangan merokok. Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan harapan Pemerintah kepada Dewan, agar ke-3 ranperda tersebut, dapat diagendakan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

BUPATI PANTAU UJIAN NASIONAL

Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Basli Ali bersama Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Drs. Mustakin, pantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMPN 1 Kec. Benteng dan SMPN 2 Kec. Benteng (10/5). Sebanyak 414 peserta UN didua sekolah yang dikunjungi Bupati, masing-masing 282 siswa peserta UN di SMP Negeri 1 Kecamatan Benteng dan 132 siswa peserta UN pada SMP Negeri 2 Kecamatan Benteng. Selain pemantauan UN, M. Basli Ali juga menyempatkan diri untuk meninjau kondisi kelas yang sementara dalam tahap renovasi sekolah SMPN 1 termasuk kantin yang dianggap penting demi kenyamanan siswa saat istirahan. Lagi-lagi Bupati mengedepankan kebersihan dan keindahan sekolah. Ia menyampaikan bahwa “pentingnya kenyamanan siswa, jika sekolah ini perlu diperluas, kita lakukan pembebasan lahan.” Bupati Kepulauan Selayar, M. Basli Ali yang pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Kepualuan Selayar ini mencoba membagi tim di hari kedua pelaksanaan UN tingkat SLTP, bersama Wakil Bupati Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., dan Plt. Sekretaris Kabupaten, Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si. Wakil Bupati Kepulauan Selayar direncanakan memantau UN di Kecamatan Bontomanai, Buki, dan Bontomatene. Sedangkan Sekda Kabupaten Kepulauan Selayar yang juga masih menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, memantau pelaksanaan UN di Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu.

PARA PEGAWAI DIKEJUTKAN KEHADIRAN BUPATI

Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Basli Ali menyempatkan diri untuk mendatangi beberapa SKPD sebelum ke Kantor Bupati. “Saya akan lakukan sidak-sidak dulu sebelum masuk kantor.” Kata M. Basli Ali saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SKPD pada hari kamis (25/2) Bupati, M. Basli Ali yang didampingi Kabag Humas, Protokol dan PDE Setda, Ince Abd. Rahman, S.Sos., mengunjungi kantor Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Sekretariat Korpri, dan Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Ia mengoreksi kehadiran para pegawai melalui daftar hadir dan tingkat kebersihan masing-masing SKPD yang dikunjungi. “Saya tidak mempersoalkan bagi tenaga suka rela, tetapi kalau tenaga kontrak akan menjadi bahan evaluasi bagi saya kedepannya.” Tandas Bupati Kepulauan selayar. Bupati menekankan bahwa pegawai harus menaati ketentuan jam kerja, yaitu masuk kerja pada jam 07.00 dan pulang pada 14.00 Wita.

BASLI ALI SAMBUT KAWITEL SULSEL, 2 SEKOLAH DAPAT BANTUAN

Kunjungan kerja Kawitel Sulawesi Selatan, Marnoto sempatkan diri bersilaturrahim dengan Bupati Kepulauan Selayar M. Basli Ali di ruang kerjanya (2/6). Warga kepulauan harus mendayung sampan untuk dapat mengakses informasi melalui jaringan seluler. “Bahkan pernah terjadi seorang warga di kecamatan kepulauan, terbawa hanyut beserta sampan yang ditumpanginya mencari signal di tengah laut”. Tutur Bupati Kepulauan Selayar, M. Basli Ali saat menjamu tamunya dari Witel Sulsel. Ia berharap dengan kedatangan Kawitel Sulawesi Selatan, dapat memprioritaskan programnya di wilayah kecamatan kepulauan. Kawitel Sulsel, Marnoto mengatakan jika ada program Pemerintah Daerah bisa disinergikan dengan PT. Telkom. Ia juga menjelaskan kepada Bupati mengenai perkembangan program PT. Telkom yang sedang berjalan saat ini berupa pemasangan jaringan Fiber Optik. Jaringan ini akan ditarik melalui bawah laut dari Takalar ke Selayar. Sehingga Selayar menikmati jaringan internet, sama dengan Kota Metro Politan Jakarta. Lanjut Marnoto menyampaikan bahwa saat ini sementara menunggu kapal dari Australia yang akan membentang kabel yang diperkirakan waktu pemasangan hanya 2 minggu. Melalui silaturrahim tersebut, Kawitel Sulsel, Marnoto memberikan bantuan 2 sekolah berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-, diberikan kepada SDN Benteng I dan SDN Benteng III Kepulauan Selayar. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepsek SDN Benteng I, Hj. Ummi Kalsum, S.Pd., (Rp. 10.000.000,-) dan Kepsek SDN Benteng III, Hj. Bau Mina, S.Pd., (Rp. 10.000.000,-). Hal yang sama juga disampaikan Supervisor Plasa Telkom Selayar, Hj. Sitti Hasrang melalui keterangan pers di ruang kerjanya, membenarkan pemasangan Fiber Optik di Selayar sementara dibangun. Fiber Optik diupayakan rampung pada bulan Nopember mendatang, sehingga bisa berfungsi optimal tahun depan. Supervisor Plasa Telkom Selayar, yang akrab disapa Hasrang mengutarakan keunggulan Fiber Optik ini bisa meningkatkan kecepatan internet hingga 200 MB dari 60 MB yang digunakan selama ini melayani kebutuhan masyarakat Selayar. “Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini, Bupati bisa meminta sampai kecepatan tak terhingga”. Tutur Supervisor Plasa Telkom Selayar, Hj. Sitti Hasrang yang temui secara terpisah di ruang kerjanya sesaat setelah mendampingi rombongan Witel Sulsel bersilaturrahim dengan Bupati Kepulauan Selayar.

WIRAUSAHA PERKUAT EKONOMI RAKYAT

Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Syamsibar, M.H., mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan Diklat Of Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan bagi kelompok usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengarah pada kepentingan masyarakat kecil dan menengah di Reyhan Resto, jum’at (11/12). Melalui kegiatan diklat kewirausahaan, Bupati berharap masyarakat pengusaha mikro kecin dan menengah dalat memiliki pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan usaha yang akan dan sedang dirintis supaya lebih baik dari sebelumnya. Ia menjelaskan, dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, bukan hanya mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja, melainkan juga harus mampu mempersiapkan dan membuka lapangan kerja baru yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung adanya pendidikan kewirausahaan untuk membantu menangani masalah penciptaan langan kerja baru. Keberadaan UMKM patut mendapat perhatian dari semua pihak dalam kerangka pembangunan ketahanan ekonomi masyarakat. Paparnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Kadis, Ir. Muh. Duryatsyah, M.M. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini terakhir diselenggarakan di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah yang terakhir dikunjungi. “Kegiatan ini bertujuan untuk membuka lapangan kerja di daerah dan tidak terfokus di kota-kota besar.” Terangnya. Kepala Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. Andi Rahman Mudeng mengatakan diklat ini dihadiri 40 orang perwakilan kelompok dari desa/kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Selayar, diharapkan dapat meningkatkan usaha mikro dan kecil berbasis potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok serta berkontribusi mendukung perekonomian.

SOSIALISASI CAGAR BIOSFER TAKA BONERATE

Kawasan Taka Bonerate menjadi jaringan Cagar Biosfer dunia. Kawasan Taka Bonerate sebagai zona inti dalam wilayah strategis Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan tercatat sebagai Cagar Biosfer ke-10 Indonesia terhitung mulai bulan juni tahun 2015 terdaftar di PBB melalui kerjasama program MAB-UNESCO (Man and The Biosphere Programme – United Nations Education Social and Cultural Organization) sebagai wilayah yang mempunyai keunikan sumber daya alam hayati yang penting dan diharapkan mempunyai kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. Hal inilah yang disosialisasikan Balai Taman Nasional Taka Bonerate-Kepulauan Selayar yang dipimpin Kepala Balai, Ir. Jusman, di daerah penyangga, Pulau Kayuadi Kecamatan Taka Bonerate dan Pulau Jampea Kecamatan Pasimasunggu Timur yang dinilai mempunyai peran penting terhadap keberadaan kawasan Taman Nasional Taka Bonerate pada tanggal 5 s/d 6 Desember 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Kepulauan Selayar yang diwakili oleh Kasat Narkoba, Ramli BRS, SKPD dalam Lingkup Pemkab Kepulauan Selayar selaku Forum Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer Taka Bonerate diantaranya Sudiono dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Nur Yasin dari Bagian Humas, Protokol, dan PDE Setda, Abidin dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Yayasan Econatural Society, dan pengelola Kampung Penyu, yang akrab sisapa Pak Datu. “Keindahan alam disekitar kita disini di taka bonerate sangat luar biasa, merupakan atol terluas ke-3 di dunia dengan luas 220.000 ha. Hal ini diapresiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikannya sebagai salah satu jaringan yang perlu mendapat perhatian. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan kita semu untuk melindungi kawasan ini supaya tetap tidak rusak dalam jangka waktu yang panjang.” Papar Kepala Balai, Ir Jusman selaku Wakil Ketua II Forum Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer Taka Bonerate. Ketua Panitia Pelaksana, Marwah, menyampaikan dalam bentuk laporan bahwa sosialisasi pengelolaan taman nasional di daerah penyangga merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan daerah penyangga sebagai upaya untuk mendorong dan menimbulkan rasa ikut memiliki di lingkungan masyarakat setempat atas kawasan taman nasional melalui pengembangan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah penyangga yang telah dipilih untuk dikembangkan.

MALAM RAMAH TAMA HARI JADI SELAYAR KE-410

Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Syamsibar, M.H., menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas tugas berat menyukseskan penyelenggaraan Hari Jadi Selayar ke-410 tahun 2015 pada malam ramah tama di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Selayar senin malam (30/11) Bupati juga berharap kepada putra-putri terbaik selayar bisa memberikan yang terbaik untuk tempatnya bertugas. “kita ingin melihat selayar lebih maju dibanding dengan daerah lain, baik ditingkat kabupaten kota di sulsel maupun ditingkat nasional.” Harapan Bupati juga disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara berprestasi yang telah menerima penghargaan berdasarkan SK Bupati, bisa menjadi panutan, bisa menjaga ritmenya kalau bertugas di SKPD-nya masing-masing dan sekaligus menjadi contoh atau teladan bahkan atasannya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku Ketua Panitia Pelaksana Hari Jadi Selayar ke-410, Drs. Muhtar, M.M., menyampaikan beberapa jenis kegiatan dalam rangka memeriahkan hari jadi selayar yaitu lomba olahraga tradisional antar siswa dan SKPD, lomba mancing tradisional, Lomba renang massal, Panggung Hiburan rakyat, festival kuliner, dan pekan olah raga dan seni korpri yang dilaksanakan dari tanggal 20 s/d 29 nopember 2015 dipusatkan dalam wilayah kota benteng. Sementara Pelaksanaan upacara puncak hari jadi selayar dan resepsi pada tanggal 30 nopember 2015. Lebih lanjut disampaikan Ketua Panitia bahwa tujuan kegiatan dilaksanakan adalah untuk mempererat rasa kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka membangun Kabupaten Kepulauan Selayar Yang Maju Sejahtera dan Religius. Pada pelaksanaan Hari Jadi Selayar kali ini mengangkat tema Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Rakyat Kepulauan Selayar.

Sekda Buka PORSENI Perhiptani setelah Up. Hari Guru

Pembangunan pertanian masih menjadi prioritas sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam usaha memajukan bidang pertanian diperlukan keseriusan mengelola sumber daya alam, dan sumberdaya manusia yaitu penyuluh dan petani. Petani selaku SDM pengelola pertanian harus mendapat arahan, pendampingan, dan motivasi dari penyuluh demi meningkatkan produktivitas pertanian. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar, Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., pada Upacara Pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) DPD Kepulauan Selayar di halaman kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian. Setelah Sekda selesai mengikuti Upacara Hari Guru di Halaman depan Kantor Bupati Kepulauan Selayar yang bertindak selaku Inspektur upacara dihari yang sama, rabu (25/11). Lanjut disampaikan Sekda Selayar, bahwa kehadiran Perhiptani harus bisa memainkan peran dan fungsinya selaku organisasi profesi yang memfasilitasi dan memperjuangkan kepentingan petani yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan petani. Perhiptani merupakan organisasi profesi penyuluh yang bersifat keilmuan, keahlian,persaudaraan, kemasyarakatan, dan kemandirian. Organisasi ini, menjadi tempat bertukar informasi bagi penyuluh untuk meningkatkan produktivitas pangan. Tanpa penyuluh, pembangunan pangan tidak akan bangkit meningkatkan produksinya. Marjani Sultan, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada pengurus DPD Perptani Kab. Kepulauan Selayar, walaupun usianya relatif muda, akan tetapi mampu melaksanakan kegiatan Porseni dengan segala keterbatasan yang ada. Sebagai tanda resminya pembukaan Porseni, Sekda Kab. Kepulauan Selayar, Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., mengangkat bendera start pada pertandingan perdana olahraga akkolong (Bakkiak), didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, Ir. H. Makkawaru, dan Purna Bakti Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, selaku Ketua DPD Perhiptani Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir. H. Ahmad Mansyur. Kepala BKPPP, Ir. H. Makkawaru, menyampaikan secara terpisah, usai pembukaan, bahwa maksud kegiatan PORSENI ini dilaksanakan untuk memperkenalkan keberadaan organisasi perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Kab. Kepulauan Selayar, dan mempererat tali silaturrahim dijajaran penyuluh pertanian, yang bertujuan meningkatkan jatidiri penyuluh, prestasi, kreatifitas, agar lebih kompoten terhadap profesinya, dan melahirkan penyuluh terampil untuk dipersiapkan pada kegiatan PENAS di Sumatera Selatan, mendampingi KTNA. Sementara itu laporan Ketua Panitia Pelaksana yang disampaikan Aburaera. S, ST., Porseni tersebut diikuti 8 peserta masing-masing DPC Perhiptani Buki 13 Orang, DPC Perhiptani Benteng-Bontoharu 18 orang, DPC Perhiptani Bontomanai 17 orang, DPC Perhiptani Bontomatene 14 orang, DPC Perhiptani Bontosikuyu 16 orang, DPC Perhiptani Pasimasunggu 10 orang, DPC Perhiptani Pasimasunggu Timur 10 orang, dan DPC Perhiptani Taka Bonerate 3 orang, dengan pemperlombakan 3 cabang olahraga, yaitu tarik tambang, tennis meja, dan Bakkiak. Sedangkan cabang seni, yaitu lomba lagu mars perhiptani, asah trampil, dan lomba cipta menu.

SILATURRAHIM BUPATI DENGAN TOKOH MASYARAKAT SELAYAR

Silaturrahim Penjabat Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Syamsibar, M.H., dengan Tokoh Masyarakat Kepulauan Selayar di Baruga Rumah Jabatan Bupati (5/11/2015) malam. Silaturrahin H. Syamsibar direncanakan bersama Plt. Sekretaris Kabupaten, Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si dari awal bertugas di selayar selaku Penjabat Bupati Kepulauan Selayar, terhitung mulai dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Presiden melalui SK Menteri pada tanggal 9 Oktober 2015. Namun karena padatnya kesibukan sehingga baru kali ini dilaksanakan. Kata Syamsibar. Selain tokoh masyarakat, acara silaturrahin juga dihadiri Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, pasangan nomor urut 1, dihadiri Calon Bupati, H. Saiful Arif, S.H., pasangan nomor urut 2, dihadiri Calon Wakil Bupati, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.H., dan pasangan nomor urut 3, Aji Sumarno, S.STP., M.M., bersama Drs. Abd. Gani, M.PdI. Selain itu juga dihadiri Mantan Wakil Bupati, yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Nursyamsina Aroeppala, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Hasanuddin Khaer, BA., Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kab. Kepulauan Selayar, Anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Tohoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda. Syamsibar, yang juga masih menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, didampingi Ny. Hj. Baiq Halimah Syamsibar menyampaikan rasa harunya saat melapor kepada Gubernur bahwa masyarakat Selayar sangat luar biasa dengan keramahan masyarakatnya. Lebih lanjut disampaikan Bupati, bahwa Gubernur Sulawesi Selatan mengamanatkan agar Penjabat Bupati harus meninggalkan karya nyata untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sentuhansentuhan program kerja walaupun waktu sangat terbetas. Syamsibar menambahkan bahwa Selayar memiliki potensi dan kekayaan alam diantaranya Taman Nasional Taka Bonerate yang memiliki nilai jual tinggi dan budidaya ikan karang menggunakan keramba tancap dan keramba apung. Bupati berharap kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan menakhodai Selayar nantinya, agar meningkatkan SDM masyarakat untuk mengelola potensi yang ada dengan memperhatikan anak-anak sekolah dan dunia pendidikan. Diakhir sambutannya, Bupati Kepulauan Selayar berharap kepada seluruh elemen, khususnya kepada semua yang hadir, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Penyelenggara Pemilu KPU dan Panwas untuk senantiasa menjaga keamanan dan sukses dalam penyelenggaraan Pilkada 2015.

MARI KITA TEGAS MENGATAKAN TIDAK PADA ROKOK

Sosialisasi kebijakan pemerintah atas program DBH-CHT dan bahaya rokok tahun 2015, dibuka secara resmi Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar, Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., di ruang pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar (3/11/2015). Berdasarkan data epidemologi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap hari. Jika hal ini berlanjut maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian pada tahun 2020 dengan 70% kematian terjadi di negara berkembang. Sementara itu Indonesia merupakan terbesar ke-5 di dunia memproduksi termbakau, dan dari sisi perokok Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah Cina dan India dimana 37,3% dari perokok tersebut adalah pelajar usia 13-15 tahun. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar, Dr. Ir. H. Marjani Sulatan, M.Si., melalui sambutan pembukaan sosialisasi. Lebih lanjut disampaikan Sekda Kepulauan Selayar bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ini telah diterbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan selanjutnya akan ditingkatkan menjadi peraturan daerah. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Ada 7 kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yaitu fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat bermain anak; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum. Melalui sosialisasi ini, Plt. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar, Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si., yang juga masih menjabat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kepulauan Selayar ini, sangat berharap kepada seluruh peserta Sosialisasi yang dihadiri oleh Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat agar tidak berputus asa dan teruslah mensosialisasikan untuk menjadikan sebagai sebuah gerakan menuju hidup sehat tanpa rokok dan mari kita jadikan bebas rokok atau anti tembakau ini menjadi gaya hidup yang lebih positif terhadap produktivitas bangsa, serta terbentuknya generasi muda yang berdaya saing tinggi, serta mari kita tegas mengatakan “tidak pada rokok”. Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Dra. Hj. Rosmiati, M.Si., mengatakan, tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang dampak dari paparan asap rokok terhadap kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan; memotivasi masyarakat untuk hidup sehat dengan cara membangun partisipasi dan prakarsa masyarakat; menyebarluaskan informasi kepada elemen masyarakat, instansi pemerintah, dunia pendidikan, tokok agama serta tokoh masyarakat.

BANGUN KESEPAHAMAN PENGELOLAAN HUTAN

Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Syamsibar, M.H., membuka secara resmi acara Konsultasi Publik Penyusunan Tata Hutan KPHP Kabupaten Kepulauan Selayar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar (3/11/2015) siang. H. Syamsibar, selaku Penjabat Bupati Kepulauan Selayar yang juga menjabat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulsel, menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah administrasi ± 1.357,05 km2 (±135.705 ha). Dari luas tersebut ± 18.660,83 ha yang terdiri dari hutan lindung, ± 9.992,80 ha; hutan produksi ± 2.889,70 ha; dan hutan produksi terbatas ± 5.779,33 ha. Bupati menambahkan, dari total luasan tersebut menunjukkan bahwa sektor kehutanan memiliki peran strategis didalam pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan. Kepulauan Selayar memiliki kawasan hutan produksi yang cukup luas dan dalam kondisi yang relatif cukup baik. Kawasan tersebut memiliki potensi ekonomi dan fungsi ekologi yang sangat tinggi. Jika pemanfaatannya dilakukan secara tidak bertanggungjawab dan tanpa memperhatikan kondisi lokal, maka cepat atau lambat degradasi dan deforestasi pasti akan terjadi. Tambahnya Syamsibar. Lebih lanjut disampaikan Bupati, bahwa Undang-undang kehutanan mengamanatkan adanya unit pengelolaan hutan di tingkat kabupaten. Sehingga hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan tetap dapat dijaga kelestariannya. Hal tersebut sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat dan Provinsi agar dapat sesegera mungkin membentuk lembaga yang dikenal dengan Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat kabupaten dan tapak. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Selayar akan mengakomodir peran pemerintah daerah untuk mengelola secara langsung kawasan hutan sehingga kawasan hutan produksi dapat bermanfaat secara ekonomi dengan memperhatikan kelestarian. Bupati berharap pengelolaan hutan dalam KPHP menjadi perwujudan untuk melaksanakan manajemen hutan yang meliputi kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi alam agar pengelolaan hutan diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat.

JAMBORE CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Penjabat Bupati Kepulauan Selayar Drs. H. Syamsibar, M.H., bertindak selaku inspektur upacara pada Pembukaan Perkemahan Jambore Cabang Gerakan Pramuka tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015 di bumi perkemahan permanen Suburu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, sabtu 24 Oktober 2015. Gerakan pramuka merupakan suatu sistem pendidikan nonformal yang membantu dan melengkapi pendidikan formal. Gerakan pramuka adalah wahana penting untuk membentuk karakter dan kepribadian nasional bagi generasi muda bangsa. Gerakan pramuka adalah tempat menempa keterampilan dan pengetahuan, memupuk jiwa disiplin dan membina semangat kebersamaan bagi para anggotanya. Pada organisasi gerakan pramuka ini, peserta dapat belajar berkomunikasi dengan berbagai kalangan, belajar bermain di alam bebas, membangun keberanian dan tanggung jawab dan belajar memimpin anggota yang lain. Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Selayar Drs. H. Syamsibar, M.H., saat memberikan sambutan pada Upacara Pembukaan Jambore Cabang Kepulauan Selayar. Lebih lanjut Bupati mengatakan era globalisasi dewasa ini penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi manusia tetap sebagai faktor penentu yang paling utama. Dengan demikian, kita ingin membangun manusia yang memiliki karakter, serta membangun bangsa yang memiliki watak yang kuat, terangnya Syamsibar. Menggalakkan gerakan pramuka sangat penting, karena kecenderungan pramuka kurang diminati oleh pelajar akhir-akhir ini. Untuk itu gerakan pramuka harus memiliki daya tarik sebagai kegiatan ekstra kurikuler, dilakukan upaya peningkatan kualitas pembinaan serta pembenahan organisasi dan manajemen khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Harap Syamsibar. Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Syamsibar, M.H., yang juga menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini, meminta kepada kepala-kepala sekolah di Kab. Kepulauan Selayar, milai dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat lanjutan untuk turut serta mendukung pencapaian tujuan gerakan pramuka khususnya di sekolah. Usai upacara pembukaan, Bupati, H. Syamsibar, bersama Waka Polres Kepulauan Selayar dan segenap undangan mengunjungi tenda-tenda peserta Jambore Cabang yang dimulai dari Gudep Pesantren Babussalam Putra.

MARJANI SULTAN SERAHKAN RANPERDA APBD PERUBAHAN TAHUN 2015

Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015, dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada jum’at malan, 16 Oktober 2015. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 direncanakan untuk dilakukan perubahan dengan menambah anggaran pendapatan sebesar Rp. 49,32 milyar lebih atau naik sekitar 6,83%, belanja daerah bertambah sebesar Rp. 102,75 milyar lebih atau naik sekitar 14,04%, sedangkan untuk pembiayaan netto bertambah sebesar Rp. 53,42 milyar lebih atau naik sekitar 562,42%. Demikian disampaikan Penjabat Bupati Kepulauan Selayar Drs. H. Syamsibar, MM yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Kabupaten Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si dalam sidang paripurna dewan. Lebih rinci dijelaskan Marjani Sultan yang juga menjabat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 771,85 milyar lebih, bertambah sebesar Rp. 49,32 milyar lebih atau naik sekitar 6,83% dari target anggaran pokok sebesar Rp. 722,52 milyar lebih, meliputi Pendapatan Asli Daerah, semula ditargetkan sebesar Rp. 39,31 milyar lebih, kemudian dalam perubahan direncanakan bertambah sebesar Rp. 5,31 milyar lebih sehingga menjadi Rp. 44,63 milyar lebih atau naik sekitar 13,53%; Dana Perimbangan semula ditargetkan sebesar Rp. 584,52 milyar lebih, kemudian dalam perubahan diencanakan bertambah sebesar Rp. 25,05 milyar lebih sehingga menjadi Rp. 609,57%; Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula ditargetkan sebesar Rp. 98,68 milyar lebih, kemudian dalam perubahan direncanakan bertambah sebesar Rp. 18,95 milyar lebih sehingga menjadi Rp. 117,64 milyar atau naik sekitar 19,21%. Sedangkan Belanja Daerah Dalam APBD Pokok sebesar Rp. 732,02 milyar lebih dan kemudian dalam perubahan APBD direncanakan bertambah sebesar 102,75 milyar lebih, sehingga menjadi sebesar Rp. 834,78 milyar lebih atau meningkat sekitar 14,04%, dengan mencakup Belanja Tidak Langsung yaitu belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, dan Belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung yaitu Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M.Si menyerahkan langsung Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Mahmud, ST selaku pimpinan tunggal sidang yang selanjutnya akan dibahas bersama. Diakhir sidang Mahmud, ST menyarankan kepada pemerintah daerah agar memerintahkan kepada SKPD untuk tidak meninggalkan daerah dalam waktu dekat ini atas interupsi Anggota DPRD dari Fraksi PKS Arfianto, ST.

PKK MITRA PEMERINTAH MELANJUTKAN PEMBANGUNAN

Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-43 PKK tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati yang dihadiri oleh Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, Pimpinan SKPD, Camat, Kepala Desa, Lurah, Ketua TP. PKK Kabupaten, Hj. Norma Syahrir, Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten selaku Ketua Panitia Pelaksana, Hj. Nurhaidah Saiful bersama anggota, serta Ketua dan Anggota TP. PKK tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tanggal 11 Juni. “Kegiatan HKG ke-43 ini memiliki makna tersendiri buat kami karena peringatan ini merupakan peringatan terakhir dalam masa jabatan kami selaku Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Bapak H. Saiful Arif, S.H., serta Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan berakhir insya Allah pada Tanggal 30 September 2015 yang akan datang. Untuk itu, Saya bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK sampai ditingkat dusun dan lingkungan bersama kader-kadernya yang telah bekerja keras melalui 10 program pokok PKK,” disampaikan oleh Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Syahrir Wahab, M.M., diawal sambutannya. Lebih lanjut, bupati menyampaikan melalui gerakan PKK telah banyak prestasi yang telah diraih. Baik ditingkat provinsi, maupun tingkat pusat. Ditingkat pusat, Selayar telah meraih penghargaan Kabupaten Sehat kategori Padapa dan Wiwerda. Semuanya berkat keseriusan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten selaku Ketua Forum Kabupaten Sehat Kepulauan Selayar bersama jajarannya sampai ketingkat dusun dan lingkungan. “Sementara ditingkat provinsi, Selayar telah meraih juara pada Lomba Menghidang tingkat provinsi. Serta banyak prestasi yang telah diraih yang tidak sempat disebutkan satu per satu. Kesemuanya itu tentunya mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Selayar di seluruh nusantara. Saya yakin dan percaya, gerakan PKK tidak akan pernah kendor dalam membantu Pemerintah karena organisasi PKK adalah mitra pemerintah dalam melanjutkan pembangunan,” tambahnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Hj. Norma Syahrir yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2014-2019 dari fraksi Golkar, menyampaikan dalam sambutan seragam Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, bahwa “Peringatan HKG PKK yang kita lakukan tidak sekedar untuk menciptakan kemeriahan sesaat. Akan tetapi, lebih memberikan makna dan ungkapan rasa syukur atas kiprah dan karya nyata Gerakan PKK selama ini dalam usaha memberdayakan dan menyejahterakan keluarga.” Laporan Ketua Panitia Pelaksana yang disampaikan Emmy Opu Odding bahwa tujuan kegiatan ini adalah memasyarakatkan Gerakan PKK yang dikelola dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat yang sudah dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air seiring tema HKG Tahun 2015 adalah Dengan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-43, “Kita Satukan Langkah Nyata dalam Upaya Meningkatkan Keluarga Indonesia yang Lebih Sejahtera.” Diakhir acara, ketua panitia pelaksana menyerahkan piala bergilir kepada TP. PKK Kecamatan Bontomanai selaku juara umum yang sebelumnya diraih oleh TP. PKK Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

CPNS FORMASI KHUSUS DOKTER DAN UMUM TERIMA SK

Bupati Kepulauan Selayar, H. Syahrir Wahab, M.M., menyerahkan SK CPNSD Formasi Khusus Dokter dan Umum Tahun 2014, dirangkaikan dengan Pembukaan Diklat Prajabatan CPNSD golongan I, II, dan III di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar Tanggal 8 Juni 2015. Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum tahun 2014 sebanyak 73 orang dan formasi khusus dokter sebanyak 9 orang. “Pada Tahun 2014 telah ditetapkan Formasi CPNS sebanyak 90 formasi. Dari 90 formasi tersebut, sebanyak 73 formasi yang terisi karena terdapat satu formasi yang tidak ada pendaftarnya. Sedangkan 16 formasi sisanya, tidak terdapat peserta ujian yang memenuhi passing grade,” disampaikan Bupati Kepulauan Selayar saat memberikan sambutan dan arahan. Lebih lanjut, bupati menyampaikan bahwa dari 73 orang CPNS tersebut, 49 orang diantaranya adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan 24 orang lainnya berdomisili di luar Kabupaten Kepulauan Selayar. Seiring hal tersebut, Bupati Kepulauan Selayar 2 periode ini merasa bangga karena putera daerah mampu mendominasi. Lanjut dikatakan bupati bahwa hal ini sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwa era keterbukaan telah menjadi kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Sehingga pelamar dari manapun bisa mengisi formasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Lain halnya dengan Pengangkatan CPNS Formasi Khusus Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi tanpa memerhatikan masa bakti dengan ketentuan berusia maksimal 46 tahun pada 1 Januari 2006 dan bersedia bekerja di daerah terpencil, daerah tertinggal, perbatasan, atau tempat yang tidak diminati paling singkat 5 tahun, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. Muhtar, M.M., melaporkan jumlah CPNS yang menerima SK sebanyak 82 orang dengan rincian Formasi Umum Tahun 2014 sebanyak 73 orang, yaitu tenaga guru 13 orang, tenaga kesehatan 18 orang, tenaga penyuluh 5 orang, dan tenaga administrasi 37 orang. Sedangkan Formasi Khusus Dokter sebanyak 9 orang, dokter umum 4 orang, dan dokter gigi 5 orang.

PERINGATAN HARI OTOTNOMI DAERAH TAHUN 2015

Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIX Tahun 2015 dengan tema Menghadirkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis Dan Melayani Masyarakat Dalam Mendorong Terbentuknya Daya Saing Kreatifitas Dan Inovasi Dengan Mengandalkan Kekhasan Daerah Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. H. Zainuddin, S.H., MH. membacakan sambutan seragam Menteri Dalam Negeri RI pada Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XIX di Halaman depan Kantor Bupati Kepulauan Selayar pada hari senin tanggal 4 Mei 2015. Seiring dengan tema tersebut sekretaris kabupaten selaku inspektur upacara mengajak segenap pemerintahan daerah untuk merapatkan barisan dan bahu membahu menampilkan kinerja semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan publik guna mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam menggapai kesejahteraan yang hakiki dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut disampaikan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan RI. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus dimaknai sebagai kesempatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan. Dr. H. Zainuddin, S.H., MH. menyampaikan dan menegaskan lagi visi misi nawa cita Presiden RI yaitu membuat Pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Diselaraskan dengan tema hari otonomi daerah, dapat ditemukenali berbagai faktor yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam upaya memperkuat kebijakan otonomi daerah. Salah satu diantaranya adalah daerah yang akan menyelenggarakan Pemeilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak di tahun 2015 ini, untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya terkait dengan penyediaan pendanaan, keamanan, ketertiban, dan netralitas PNS sehingga pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak dapat berjalan secara demokratis, lancar, tertib, dan aman.

BUPATI SELAYAR TETAPKAN DESA PENANGKAPAN IKAN

Bupati Kepulauan Selayar Drs. H. Syahrir Wahab, MM., menghadiri Pesta Rakyat Nelayan Desa Mekar Indah Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus menetapkan sebagai desa penangkapan ikan, 15/4. Pesta rakyat nelayan yang dikemas dalam bentuk syukuran Himpunan Nelayan Desa Mekar Indah “PATUH’KU” atas keberhasilan para nelayan selama ini mengenai penangkapan ikan berupa ritual “mallarung” dengan melarungkan sesajian disertai kepala sapi dan kambing. Syahrir Wahab mengatakan hampir 10 tahun menjabat Bupati Selayar, baru pertama kali menghadiri acara seperti ini, dan sekaligus menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Mekar Indah atas inisiatifnya menyelenggarakan persa rakyat nelayan. Acara seperti ini juga kerap dilaksanakan di tempat lain dengan budaya dan ritualnya masing-masing dan telah menjelma menjadi kearifan lokal. Bupati berharap acara ini dapat berlanjut dan dapat dikembangkan, bukan hanya Desa Mekar Indah tetapi desa-desa lainnya, sama halnya dengan Desa Bontolebang yang kita tetapkan sebagai desa karamba. “Atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat mekar indah yang dengan sangat rajin, kerja keras akhirnya penangkapan ikannya dari tradisional, sekarang sudah semi moderen. Dan bukan hanya alat tangkap, tatapi tahun ini akan dibangun pabrik es di desa ini, tinggal menunggu tender”. “Kita bersyukur pada acara ini dapat dihadiri oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan RI, yang sekarang ini saya dengar mendapatkan dukungan terbesar dari pemerintah, dan mudah-mudahan kedatangan beliau ini, menjadi angin segar bagi nelayan kita termasuk di 5 kecamatan kepulauan yang potensinya lebih besar”. Tambahnya. Sementara itu Ketua Panitia Pesta Rakyat Nelayan mengatakan, sebagai puncak acara ini adalah melarungkan kepala sapi dan kambing yang ditempatkan dalam sebuah anyaman bambu bersama dengan komponen-komponen kelengkapan lainnya, yang dilaksanakan di tengah laut, yang kesemua itu mengandung harapan semoga masa-masa yang akan datang kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kab. Kepulauan Selayar, terkhusus di Desa Mekar Indah dalam melaksanakan kegiatan melautnya senantiasa di limpahkan rahmat berupa keselamatan, kesehatan, dan mendapatkan hasil yang melimpah. Sebagai komitmen bersama kelompok nelayan “jagalah karang dan lautmu dari pelaku-pelaku ilegal fising demi masa depan anak dan cucumu nanti, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Karang sehat, ikan melimpah nelayan sejahtera”.

JANGAN TINGGALKAN LATAR BELAKANG BERDIRINYA BPR

Bupati Kepulauan Selayar H.Syahrir Wahab saat menghadiri HUT BPR Pesisir Tanadoang mengatakan, Pemerintah Kepulauan Selayar merupakan rangking kedua penyertaan modal di BPD Sulselbar dan mendapatkan 7 M deviden setiap tahunnya (25%) dari penyertaan modal 20 M. Mudah-mudahan BPR juga bisa mencapai 25% deviden. “Walaupun baru mulai sudah kurang lebih 100 juta sumbangsinya ke kas Pemda”. Latar belakang dibentuknya BPR Pesisir adalah masih rendahnya rasio pengusaha kecil dan mikro yang mendapatkan pelayanan fasilitas pembiayaan kredit dari bank-bank yang telah ada. Demikian pula jika dilihat masyarakat Selayar yang tersebar pada pulau-pulau dan berapa dalam jangkauan sangat jauh. “Bupati berharap kepada Direksi jangan meninggalkan latar belakang berdirinya BPR. Membantu pengusaha ekonomi lemah, pedagang dipasar, petani, nelayan, menghindari rentenir, ijon, dan menjadikan sumber PAD”. Demikian disampaiukan Bupati Kepulauan Selayar H.Syahrir Wahab kepada Dewan Direksi pada acara Hari Ulang Tahun ke-7 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang. Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan kesempatan berinvestasi dengan mendirikan lembaga keuangan perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memberikan pelayan kredit kepada masyarakat di pelosok-pelosok desa termasuk di pulau-pulau yang cukup jauh. Pemkab Kepulauan Selayar telah mendorong upaya kerja keras pengurus dan karyawan BPR Pesisir, terutama dalam memberikan pelayanan kredit kepada pelaku usaha mikro kecil. Sebagai bentuk kesungguhan dan dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pendirian dan operasional BPR pesisir tanadoang selayar, Pemda mewujudkannya dalam bentuk penyertaan modal sebesar Rp.4.150.000.000,- yang dianggarkan mulalui APBD Kab. Kepulauan Selayar sejak tahun 2007. Pada tahun 2014 yang lalu, Pemda Selayar juga talah menganggarkan penambahan saham sebesar Rp.750.000.000,- tetap tidak bisa dicairkan karena Perda Penyertaan Saham yang telah diusulkan belum dibahas di DPR. “Saya minta maaf kepada Dewan Komisaris BPR karena tidak bisa penuhi target penyertaan modal pemda kepada BPR. Karena DPR yang tidak menyelesaikan perda, sementara anggaran sudah tersedia pada tahun 2014, tetapi tidak bisa dicairkan 750 juta penyertaan modal pemda untuk BPR”. Bupati berharap kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir.Arifin Daeng Marola, agar ditahun 2016 harus masuk penyertaan modal Pemda ke BPR. “Berikutnya saya harapkan juga karena satu kecamatan kepulauan sudah berhasil membukia cabang di Kecamatan Pasimasunggu Timur, dan saya minta Direksi dan Komisaris agar membuka lagi cabang di kecamatan taka bonerate. Mudah-mudahan ditahun 2015 ini, pembukaan cabang di Kecamatan Taka Bonerate bisa terwujud”.

SOSIALISASI DAN PENYERAHAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Perumahan dan kawasan permukiman mempunyai peran penting dalam pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Rumah atau tempat tinggal merupakan hak dasar rakyat yang menjamin setiap orang untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyebutkan bahwa penyelenggara rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau telah menjadikan dalam agenda habitat dan millenium development goals (MDGS). Untuk itu, pemerintah bertanggungjawab untuk memampukan masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH., pada acara pembukaan sosialisasi penyerahan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014, di ruang pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar 10/10/14 kemarin. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2009 bantuan di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah ada yaitu bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya (BSP2S), dengan komposisi pembangunan baru (PB) 50 unit dan peningkatan kualitas (PK) 50 unit. Tahun 2011 BSP2S terdiri dari pembangunan kualitas 50 unit, pembangunan baru 50 unit, Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yaitu pekerjaan pembuatan jalan setapak rabat beton 1 unit dan pekerjaan pembuatan drainase 2 unit. Pada tahun 2013 bantuan stimulan perumahan swadaya realisasi 47 unit. Dan pada tahun 2014 ini program dari satuan kerja pemberdayaan perumahan rakyat RI yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya menetapkan keputusan pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah swadaya wilayah sulsel tentang penetapan penerimaan BSPS T.A. 2014 Kel. Benteng 115 orang dan Kel. Benteng Selatan 75 orang. Wakil Bupati menambahkan, sosialisasi yang kita laksanakan hari ini dalam rangka memberikan pemahaman prosedur penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh penerima bantuan dan pihak lain yang terlibat dalam penggunaan dana BSPS.

SOSIALISASI DAN PENYERAHAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Perumahan dan kawasan permukiman mempunyai peran penting dalam pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Rumah atau tempat tinggal merupakan hak dasar rakyat yang menjamin setiap orang untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyebutkan bahwa penyelenggara rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau telah menjadikan dalam agenda habitat dan millenium development goals (MDGS). Untuk itu, pemerintah bertanggungjawab untuk memampukan masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH., pada acara pembukaan sosialisasi penyerahan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014, di ruang pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar 10/10/14 kemarin. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2009 bantuan di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah ada yaitu bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya (BSP2S), dengan komposisi pembangunan baru (PB) 50 unit dan peningkatan kualitas (PK) 50 unit. Tahun 2011 BSP2S terdiri dari pembangunan kualitas 50 unit, pembangunan baru 50 unit, Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yaitu pekerjaan pembuatan jalan setapak rabat beton 1 unit dan pekerjaan pembuatan drainase 2 unit. Pada tahun 2013 bantuan stimulan perumahan swadaya realisasi 47 unit. Dan pada tahun 2014 ini program dari satuan kerja pemberdayaan perumahan rakyat RI yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya menetapkan keputusan pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah swadaya wilayah sulsel tentang penetapan penerimaan BSPS T.A. 2014 Kel. Benteng 115 orang dan Kel. Benteng Selatan 75 orang. Wakil Bupati menambahkan, sosialisasi yang kita laksanakan hari ini dalam rangka memberikan pemahaman prosedur penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh penerima bantuan dan pihak lain yang terlibat dalam penggunaan dana BSPS.

SOSIALISASI DAN PENYERAHAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Perumahan dan kawasan permukiman mempunyai peran penting dalam pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Rumah atau tempat tinggal merupakan hak dasar rakyat yang menjamin setiap orang untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyebutkan bahwa penyelenggara rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau telah menjadikan dalam agenda habitat dan millenium development goals (MDGS). Untuk itu, pemerintah bertanggungjawab untuk memampukan masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH., pada acara pembukaan sosialisasi penyerahan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014, di ruang pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar 10/10/14 kemarin. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2009 bantuan di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah ada yaitu bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya (BSP2S), dengan komposisi pembangunan baru (PB) 50 unit dan peningkatan kualitas (PK) 50 unit. Tahun 2011 BSP2S terdiri dari pembangunan kualitas 50 unit, pembangunan baru 50 unit, Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yaitu pekerjaan pembuatan jalan setapak rabat beton 1 unit dan pekerjaan pembuatan drainase 2 unit. Pada tahun 2013 bantuan stimulan perumahan swadaya realisasi 47 unit. Dan pada tahun 2014 ini program dari satuan kerja pemberdayaan perumahan rakyat RI yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya menetapkan keputusan pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah swadaya wilayah sulsel tentang penetapan penerimaan BSPS T.A. 2014 Kel. Benteng 115 orang dan Kel. Benteng Selatan 75 orang. Wakil Bupati menambahkan, sosialisasi yang kita laksanakan hari ini dalam rangka memberikan pemahaman prosedur penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh penerima bantuan dan pihak lain yang terlibat dalam penggunaan dana BSPS.

SOSIALISASI DAN PENYERAHAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Perumahan dan kawasan permukiman mempunyai peran penting dalam pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Rumah atau tempat tinggal merupakan hak dasar rakyat yang menjamin setiap orang untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyebutkan bahwa penyelenggara rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau telah menjadikan dalam agenda habitat dan millenium development goals (MDGS). Untuk itu, pemerintah bertanggungjawab untuk memampukan masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH., pada acara pembukaan sosialisasi penyerahan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014, di ruang pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar 10/10/14 kemarin. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2009 bantuan di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah ada yaitu bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya (BSP2S), dengan komposisi pembangunan baru (PB) 50 unit dan peningkatan kualitas (PK) 50 unit. Tahun 2011 BSP2S terdiri dari pembangunan kualitas 50 unit, pembangunan baru 50 unit, Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yaitu pekerjaan pembuatan jalan setapak rabat beton 1 unit dan pekerjaan pembuatan drainase 2 unit. Pada tahun 2013 bantuan stimulan perumahan swadaya realisasi 47 unit. Dan pada tahun 2014 ini program dari satuan kerja pemberdayaan perumahan rakyat RI yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya menetapkan keputusan pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah swadaya wilayah sulsel tentang penetapan penerimaan BSPS T.A. 2014 Kel. Benteng 115 orang dan Kel. Benteng Selatan 75 orang. Wakil Bupati menambahkan, sosialisasi yang kita laksanakan hari ini dalam rangka memberikan pemahaman prosedur penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh penerima bantuan dan pihak lain yang terlibat dalam penggunaan dana BSPS.

IMPLEMENTASI IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA)

Lalu lintas dan keberadaan orang asing yang masuk ke wilayah indonesia saat ini ada kecenderungan semakin meningkat di kabupaten kepulauan selayar. Ini tentunya karena disatu sisi daerah mengembangkan upaya untuk menarik investasi sebesar-besarnya dengan mendatangkan investor. Namun disisi lain kedatangan orang asing mempunyai kemungkinan dampak negatif apabila terjadi pelanggaran terhadap izin tinggal, visa, atau ketentuan perundangan lainnya, sehingga memerlukan pengawasan bersama antara keimigrasian dan instansi terkait lainnya. Pemberian izin tinggal bagi orang asing dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan keimigrasian dalam hal pengawasan orang asing yang datang dan tinbggal di indonesia dalam waktu tertentu. Kunjungan orang asing ke indonesia merupakan potensi bagi negara, maka penanganan dan pelayanan harus benar-benar dilakukan dengan penuh dedikasi sehingga indonesia dimata dunia bisa menjadi negara dan tujuan utama kunjungan wisata yang akan mendorong peningkatan investasi di indonesia. Hal ini disampaikan wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, SH., saat menghadiri pembukaan sosialisasi Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Baruga Bonerate 9/10/14. Lebih lanjut dikatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur negara kesatuan Republik Indonesia dan berada diantara Arus Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni alki II dan III. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 130 pulau baik besar maupun kecil. Sebagai daerah kepulauan dengan luas wilayah yang cukup besar, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki banyak pintu masuk baik melalui bandara, jalan darat, maupun pelabuhan. Dengan banyaknya orang asing tentunya mempunyai dampak positif dan negatif.

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TELAH MENJADI SALAH SATU SEKTOR PENTING

Perumahan dan kawasan permukiman telah menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. Peran penting sektor perumahan dan kawasan permukiman dalam perekonomian nasional terkait dengan multiplier effect yang dapat diciptakan, baik terhadap penciptaan lapangan kerja maupun terhadap pendapatan nasional yang ditimbulkan oleh setiap investasi yang dilakukan di sektor perumahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memiliki dampak yang cukup besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, S.H., saat membacakan sambutan pada upacara peringatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) senin, 22 september 2014, kemarin. Beliau menambahkan, bahwa pemerintah terus berupaya pembangunan perumahan dan kwasan permukiman untuk memacu kemajuan kesejahteraan rakyat. Kondisi tersebut tidak mungkin dicapai tanpa adanya upaya dari berbagai pihak, termasuk semua pihak yang berperan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu diharapkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat terus ditingkatkan agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Program yang telah dilaksanakan dalam wilayah Kepulauan Selayar sejak tahun 2009 adalah bantuan stimulan perumahan swadaya yang terdiri dari pembangunan baru 50 unit, yaitu desa tanete 10 unit, kelurahan benteng utara 20 unit, Kelurahan bontobangun 10 unit, Kelurahan Putabangun 10 unit. Peningkatan kualitas 50 unit yaitu, desa pamatata 5 unit, desa bungaya 10 unit, desa barugaiya 5 unit, desa parak 10 unit, desa bontosunggu 10 unit. Pada tahun 2011 pembangunan baru 50 unit yaitu, desa bontolempangan 10 unit, desa kayu bauk 10 unit, desa binangan sombaya 10 unit, kelurahan benteng utara 8 unit, kelurahan benteng selatan 12 unit. Peningkatan kualitas 50 unit yaitu, desa bontolempangan 15 unit, desa kayu bauk 15 unit dan desa binangan sombaya 20 unit. Pada tahun 2013 peningkatan kualitas 47 unit di kelurahan benteng utara. Dan pada tahun 2014 inim peningkatan kualitas 190 unit yaitu, di kelurahan benteng 115 unit dan kelurahan benteng selatan 75 unit Diakhir sambutannya, beliau menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat bersama-sama meningkatkan kontribusi melalui berbagai inovasi sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sudah barang tentu hal tersebut bukanlah pekerjaan mudah sehingga membutuhkan komitmen kita semua dalam mewujudkannya.

PENYERAHAN RANPERDA PERTANGGUNG JAWABAN TAHUN 2013

Bupati Kepulauan Selayar Drs.H.Syahrir Wahab,MM., menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Selasa malam 3 Juni 2014. Sebelum penyerahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menjelaskan secara terbuka Ranperda secara rinci berupa target dan realisasi hingga akhir Tahun 2013, dihadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Bupati Kepulauan Selayar Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah kepada pimpinan dewan, untuk menjadi bahan pembahasan selanjutnya. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Hasanuddin Khaer dan 2 (dua )orang Wakil Ketua Drs.Abd. Gani dan M.Anas Kasman Ali,SH. Ketua DPRD yang akrab disapa Pak Has, mengatakan Sidang Paripurna DPRD ini dihadiri 15 orang dari 25 orang Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar. Lanjut dikatakan ranperda ini akan dibahas bersama di masing-masing komisi terkait dan dijadwalkan mulai tanggal 23 sampai dengan 28 Juni 2014.

ISRA MI’RAJ DIRANGKAIKAN DENGAN WISUDA SANTRI NURUL FUAD

Bupati Kepulauan Selayar Drs.H.Syahrir Wahab,MM menghadiri peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1435 H Masjid Jami’ Nurul Fuad Lingkungan Bonto-Bonto Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene Kab. Kep. Selayar 27 Mei 2014. Acara tersebut dirangkaikan dengan penamatan santri dan santriwati TPA Nurul Fuad Bonto-Bonto yang ke-22 dengan mengangkat tema melalui peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, kita jalin tali silaturrahim sesama muslim. Bupati menyampaikan bahwa peringatan Isra Mi’raj yang kita laksanakan malam ini adalah peringatan yang pertama tahun 1435 H. “Kabupaten belum melaksanakan Peringatan Isra Mi’raj, sementara Lingkungan Bonto-Bonto Kelurahan Batangmata sudah melaksanakan”. Bupati menyampaikan dalam sambutannya yang dikutip dari statemen KH.Muhtar Adam, bahwa inti agama Islam adalah Ma’rifatullah. Inti dari Marifatullah adalah Ahlakulkarima, inti ahlakurkarima adalah Silaturrahim, dan inti dari Silaturrahim adalah menggembirakan orang lain. Ketua Panitia Pelaksana Najamuddin, S.Pd menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekedar perayaan dan resepsi tetapi sebagai sarana mulia untuk mencapai tujuan mulia. Sebagai bagian dari perekatan tali silaturrahim antara hamba Allah SWT menuju cinta seiman sesama ummat Muhammad, dan sebagai rujukan rekonsiliasi menuju masyarakat yang lebih bermartabat dan religius.

PENAMATAN SEKALIGUS PERESMIAN RUANG KELAS BARU TAHUN ANGGARAN 2013

Bupati Kepulauan Selayar H.Syahrir Wahab,MM menghadiri acara penamatan Siswa/Siswi SMK Negeri 3 Benteng Tahun Pelajaran 2013-2014, sekaligus meresmikan pemanfaatan gedung Laboratorium IPA dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2013. Senin 26 Mei 2014. Bupati mengakatakan, penammatan atau pelepasan alumni setiap akhir tahun pelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah setiap tahunnya adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik dari penyelenggara pendidikan baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah maupun tanggung jawab sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Tinggi dan rendahnya persentase keberhasilan atau kelulusan peserta didik dalam menghadapi Ujian Nasional adalah merupakan gambaran sejauh mana mutu lembaga pendidikan, mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mutu pembelajaran yang dilaksanbakan oleh guru di kelas. Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merencanakan akan mendirikan Akademi Komunitas Maritim, sehingga lulusan SLTA bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di daerah sendiri. Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Aji Sumarno, S.STP.,MM, mengatakan nilai rata-rata kelulusan tahun ini sangat membangkakan karena mengalami peningkat dari tahun lalu, yaitu rata-rata 26,76 dan sekarang mencapai rata-rata 29,49. Beliau juga mengucapkan selamat jalan “anak-anakku” semoga sukses menyertai kalian, jaga nama baik sekolah dimana pun kalian berada, dan apapun profesi andan nantinya. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Benteng Usman, S.Pd.,MM, menyampaikan sejak perubahan status dari SMK YAPI menjadi SMK Negeri 3 Benteng, baru pertama kalinya pada tahun ini melaksanakan penamatan tersendiri berdasarkan rapat dewan guru. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada penerimaan siswa baru pada tahun lalu banyak yang tidak diterima dikarenakan terbatasnya ruang kelas sehingga pada tahun ini SMK Neg. 3 Benteng atau yang biasa disebut SMK Kesehatan penerimaan siswa baru dipersiapkan 4 ruang kelas. Usman, S.Pd.,MM menyampaikan ke Bupati berupa persyaratan Sekolah Kejuruan Keperawatan Kesehatan, luas lahan minimal 1,5 hektar sementara luas lahan yang dimiliki sekarang hanya 0,7 hektar. Ketua Panitia Pelaksana Abd. Malik, S.Pd melaporkan acara Penamatan Siswa/Siswi SMK Negeri 3 Benteng Tahun Pelajaran 2013-2014 dengan tema Membangun Generasi Muda Inspiratif, Kreatif, Inovatif, Berprestasi, dan Berkarakter Kuat, merupakan rangkaian kegiatan Ujian Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 April 2014 dan merupakan hasil keputusan bersama pada Rapat Dewan Guru yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2014. Pada Tahun Pelajaran 2013-2014 SMK Negeri 3 Benteng mengikutkan 13 orang peserta UN dan berhasil lulus 100%.

MUSRENBANG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2014

Bupati Kepulauan Selayar Drs.H.Syahrir Wahab,M.M., membuka secara resmi Musrenbang Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Mendukung Pengembangan dan Pemantapan Ekonomi Daerah Tahun 2015, di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, Senin 19 Mei 2014. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Selayar menyampaikan, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat tema dan prioritas pembangunan, rancangan kebijakan ekonomi daerah, indikasi program SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015, PPAS – APBD, dan RAPBD Tahun 2015 yang akan dibahas dan ditetapkan bersama antara Eksekutif dan Legislatif. “Musrenbang ini yang keempat kalinya dilaksanakan setelah kami dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang kami usung, yakni Selayar sebagai Kabupaten yang Maju, Sejahtera dan Religius”, kata Syahrir Wahab. Bupati Kepulauan Selayar menambahkan, Belanja Daerah Tahun 2015 diprioritaskan secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dan prasarana wilayah, antara lain melalui kegiatan Pengadaan Kapal Ferry “peningkatan jumlah penumpang tidak seimbang dengan kapasitas Ferry” (red), Pendirian Perguruan Tinggi, Pengembangan Bandar Udara Kayuadi, Penyelesaian TPI Bonehalang, Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Takabonerate, Penyelesaian Jalan Nasional tuntas sampai Barang-Barang, tindak lanjut hasil survey Prof. Sudirman tentang pengembangan peternakan Sapi Bali di Lambego, Pemasangan Jaringan PLN di beberapa Desa dan Dusun, Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Pembangunan Rumah Dokter dan Perawat, Pembangunan DAM di Posi, pembangunan beberapa jaringan Irigasi di Jampea untuk sawah-sawah yang telah dicetak serta pembangunan drainase dalam Kota Benteng. Sementara itu, sambutan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan Kasubid Perencanaan Makro Wilayah, Ir.Muh.Marhum Latif,M.M., menegaskan sebagaimana diatur dalam undang undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 25 maupun Undang-Undang Nomor 32, dokumen perencanaan tahunan harus disusun melalui mekanisme musrenbang. “Musrenbang yang kita laksanakan hari ini akan melahirkan dokumen Rencana Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015. Yang memuat arah kebijakan serta program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan pendanaan yang indikatif”, tambah M.Marhum Latif. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs.Musytari,M.M.Pub, melaporkan hasil sinkronisasi perencanaan pembangunan hasil pra musrembang memuat komplikasi antara hasil musrenbang kecamatan dengan rencana kerja SKPD, termasuk isu dan kegiatan strategis kabupaten yang disinkronkan dengan isu strategis kabupaten dan nasional. Selain itu juga dilaporkan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Angka Melek Huruf, serta penurunan angka Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten Kepulauan Selayar 5 Tahun terakhir secara grafis.

DKP KEPULAUAN SELAYAR SOSIALISASIKAN PUGAR

Sosialisasi Daerah Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar di Baruga Bonerate 8 mei 2014. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (PMPPU) Dirjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Drs. Riyanto Basuki, M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Dr.Ir.Marjani Sultan,M.Si, Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Ahmad Saenal, A.Pi, Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang dan sejumlah SKPD, Camat, Kepala Desa dan Perwakilan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Dalam sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, Dr.Ir.Marjani Sultan,M.Si, mengatakan bahwa “program kegiatan pugar adalah salah satu program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sudah dilakukan sejak tahun 2011 melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (PMPPU) Dirjen KP3K yang tahun ini program tersebut pertama kali diberikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Selayar”. Kepulauan Selayar termasuk dari 43 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang memiliki program PUGAR. “Sangat ironis di Negara kita yang memiliki 70% laut tetapi masih menginpor garam dari luar”, tambahnya. Marjani berharap, dengan diselenggarakannya kegiatan ini dengan dukungan dana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan APBD kabupaten, dapat meningkatkan produksi dan kualitas garam, sehingga kedepan potensi lahan dapat menjadi produktifitas yang baik. Direktur PMPPU Dirjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Drs. Riyanto Basuki,M.Si, mengatakan inti dari PUGAR adalah peningkatan Produksi, baik garam konsumsi maupun garam industri. Lanjut dikatakan bahwa pada tahun 2012, sudah bisa swasembada garam konsumsi. Sehingga diharapkan pada tahun 2014 ini bisa panen 4 sampai 5 kali per bulan dengan target capaian 80 sampai 100 ton/hektar. Dan direncanakan pada tahun 2015 bisa Swasembada Garam Nasional. Sementara itu dari laporan Ketua Panitia Pelaksana Drs. Andi Penrang, menyampaikan bahwa lokasi sasaran pengelolaan tambak garam sampai saat ini sementara teridentifikasi adalah di Desa Bontosunggu dan Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu dengan luas areal tambak mencapai 34 ha. Sedangkan untuk kelompok masyarakat calon pemanfaat BLM PUGAR sementara teridentifikasi sebanyak 12 kelompok dengan jumlah anggota 101 orang.

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN X PEMKAB. KEPULAUAN SELAYAR

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan X Pemeriantah Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014, dibuka secara resmi Bupati Kepulauan Selayar diakhir Sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupate Kepulauan Selayar bapak H. Patta Bone, S,IP.,M.H., di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, 7 mei 2014. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Selayar menyatakan bahwa, kegiatan ini terselenggara berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat IV. Pelaksanaan Diklat ini telah menggunakan pola baru, dengan model pembelajaran klasikal dan non klasikal. Dengan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan kompetensi PNS, keahlian, keterampinan, dan sikap perilaku untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, dengan dilandasi kepribadian, dan etika pegawai negeri sipil, sesuai dengan kebutuhan instansinya, sehingga mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Seiring hal tersebut, diperlukan upaya-upaya pembinaan melalui jalur diklat kepemimpinan sebagaimana yang dilaksanakan hari ini dengan mengarah pada sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Peningkatan kompetensi teknis manajerial dan kepemimpinan. Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas. Melalui Diklat PIM IV ini Bupati berharap kepada peserta untuk dapat menunjukkan, adanya perubahan dari segi penyelesaian tugas, pengabdian, maupun loyalitas dalam pekerjaan. Lanjut dikatakan bahwa peserta diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Melalui diklat PIM ini pula, peserta selaku pejabat eselon IV, pada SKPD masing-masing, memacu diri, berupaya menyerap ilmu, berlatih untuk meningkatkan keterampilan, menyusun program dan kegiatan, serta mampu mewujud-nyatakan program dan kegiatan tersebut. Jabatan eselon IV, adalah posisi yang strategis, dan dituntut memiliki keahlian teknis, dalam merumuskan draf atau konsep awal kebijakan di tingkat SKPD, sehingga dituntut mampu dan terampil mengerjakan tupoksi, sekaligus jembatan komunikasi antara staf dengan pejabat eselon III dan eselon II. Dalam sambutan tertulis Kepala Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan H.Irman Yasin Limpo,SH., yang dibacakan oleh Kepala Bidang Stuktural Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Imran Jausi, M.Pd., menyatakan bahwa penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola Baru yang dimulai sejak Januari tahun 2014 ini, merupakan awal dari sebuah komitmen yang kuat dalam rangka menggeser peran seorang pemimpin yang selama ini lebih banyak memainkan yang selama ini lebih banyak memainkan fungsi sebagai manajer dengan dasar pijak formal authority yang mampu menunjukkan arah dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut disampaikan, jika diperhadapkan pada perubahan kondisi dan tantangan lingkungan strategis pemerintahan, maka logikanya cukup jelas bahwa secara teoritis konsepsional dalam berbagai banyak kajian, kepemimpinan adalah aspek yang paling kominan berkorelasi dengan perubahan kondisi dan tantangan lingkungan strategis pemerintahan.